komisi pemberantasan korupsi (kpk) memeriksa bupati bogor, rachmat yasin, tenntang kasus suap dalam pengurusan izin lokasi pembangunan info pemakaman bukan publik (tpbu).
saya dipanggil dijadikan saksi angka tertangkap tangannya ketua dprd, tutur rachmat saat datang ke gedung kpk jakarta di selasa sekitar jam 10.30 wib.
saya sudah berkomunikasi alternatif dengan sms, namun tidak perihal lahan, jawab rachmat ketika ditanya soal hubungannya melalui ketua dprd kabupaten bogor, iyus djuher, dan menjadi tersangka dalam persentasi tersebut.
rachmat yasin adalah orang dan menandatangani surat keputusan izin tpbu seluas 100 hektare pada desa antajaya, kecamatan tanjungsari, kabupaten bogor, jawa barat.
Informasi Lainnya:
pada pemeriksaan di kamis (25/4), wakil bupati bogor, karyawan faturachman, mengatakan proses pengajuan izin tpbu telah selesai.
proses pengajuan sudah beres, yang mengajukan pt garindo perkasa, sudah ada sk bupati, sudah banyak kajian lapangan juga teknis namun saat sk bupati keluar ternyata ada tangkap tangan yang menyerahkan biaya, katanya.
tapi izin lokasi tak menunjukkan kepemilikan, maka hanya wilayah saja yang kami tunjukan sehingga tak menyangkut kepemilikan, katanya.
direktur pt garindo, perkasa sentot susilo, mengajukan izin tpbu itu dari lalu. karyawan menyatakan belum pernah berhadapan atau berkomunikasi dengan perkasa sentot susilo.
kpk menjerat perkasa sentot susilo pada 16 april 2013, saat memberikan biaya rp800 juta kepada pegawai dinas studi kabupaten bogor, usep jumeino, dalam rest area sentul.
dalam persentasi ini, kpk sudah menetapkan lima tersangka yaitu iyus djuher, perkasa sentot susilo, usep jumeino, pegawai honorer selama pemkab bogor, listo wely sabu, serta direktur operasional pt garindo perkasa, nana supriatna.